Oregade

Kontroversi Dalam Isu Poligami

Posted on: December 10, 2006

KONTROVERSI telah menjadi keniscayaan setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan. Yang terakhir adalah rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pejabat negara.

Lebih dari itu, pemerintah juga bertekad memperketat aturan mengenai poligami bagi masyarakat luas. Alasannya, seperti dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, awal pekan ini, Presiden memiliki kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ingin meningkatkan ketenteraman masyarakat.

Pernyataan pemerintah itu disambut kontroversi meluas. Isu poligami menjadi topik pembicaraan hangat, baik di media massa maupun di masyarakat, yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik persoalan ini.

Kita menghargai niat baik pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Kita pun mendukung sepenuhnya spirit ini dari waktu ke waktu. Yang patut disayangkan adalah bila upaya ini dilakukan dengan cara keliru, dalam porsi tidak proporsional, dan dijalankan dalam waktu yang tidak tepat. Kita khawatir rencana pemerintah mengatur poligami berada dalam dimensi seperti ini.

Bisa saja kita berdebat panjang menyangkut peran negara dalam mengatur kehidupan privat. Kita juga dapat mengembangkan diskursus soal poligami dari berbagai perspektif. Termasuk bahwa negara tidak perlu masuk ke wilayah privat untuk mengatur soal ini. Atau sebaliknya, bahwa negara harus mengatur soal ini karena ada yang melihat dalam poligami terkandung ‘kejahatan’ dan kriminalitas terhadap perempuan dan anak sehingga negara harus turun tangan.

Semuanya, baik kubu yang pro maupun kontra dalam isu ini, didukung argumentasi masing-masing. Dan yakin pula dengan kebenaran masing-masing.

Yang ingin kita tekankan adalah bangsa ini memiliki banyak sekali masalah. Oleh karena itu, jangan sampai pemerintah mencurahkan seluruh sumber daya untuk mengelola isu poligami ini secara tidak proporsional sehingga menimbulkan kontroversi berkepanjangan dan perpecahan.

Kita juga mendesak pemerintah untuk kembali kepada skala prioritas dalam memecahkan persoalan bangsa. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan introspeksi.

Pemerintah tidak boleh keliru menetapkan skala prioritas. Karena, bila itu terjadi, masalah besar pun akan terlihat kecil. Sebaliknya, soal yang sejatinya sekecil kuman pun akan terlihat sebesar gajah.

Kita berharap pemerintah benar-benar jernih soal ini. Jangan sampai ada tudingan bahwa pemerintah tengah mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang mendesak dan krusial. Jangan sampai pula timbul tuduhan bahwa akibat gagal menyelesaikan persoalan bangsa, pemerintah berlari dari satu isu panas ke isu panas lainnya.

Karena bila itu yang terjadi, bangsa ini akan menjadi kaum yang terus merugi dan kian melemah. Dalam kelemahan itu, kita akan semakin didominasi bangsa lain yang mengeruk sumber daya kita, yang menyedot kekayaan kita.

CC3/3 Jakarta, 10 Desember 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: